RADIUS

Wed Oct 13 2021 02:45:21 GMT+0000 (UTC)

#Travel

Arab Saudi Izinkan Umrah Jemaah Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sedang berada dalam tahap akhir pembahasan terkait teknis pelaksanaan umrah

Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah umrah asal Indonesia dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dan vaksin yang tepat. (afp)

Malang-Radius- Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia. Lampu hijau diberikan setelah dilakukan penandatangan nota diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, Jumat (8/10/2021) lalu. Tetapi berbagai syarat harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi sedang berada dalam tahap akhir pembahasan terkait teknis pelaksanaan umrah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah menyampaikan kebijakan dan persyaratannya pada jemaah umrah Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan vaksin.

“Di dalam nota diplomatik juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia,” kata Retno dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (9/10/2021).

Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, menyampaikan informasi yang mereka dapatkan melalui pihak yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi. Di antaranya, memberikan rincian dari kebijakan umrah yang kemungkinan sudah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Pihak Kerajaan akan mempersiapkan fasilitas yang bisa digunakan untuk proses masuknya Jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Dikutip dari CNBC Indonesia, sebelumnya Arab Saudi telah menutup pintu bagi jemaah asal Indonesia untuk melakukan umrah sejak Februari 2021 lalu. Kebijakan pemerintah tersebut hanya terbuka bagi 11 negara yang boleh masuk ke Arab Saudi. Tetapi sekarang, Arab Saudi telah memberikan sinyal lampu hijau sejalan dengan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik.

Harapan besar jemaah umrah asal Indonesia bisa beribadah kembali di depan kakbah. (reservasi)

Beberapa syarat yang diajukan, di antaranya jemaah umrah diharuskan menjalani karantina lima hari bagi yang tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Sebelumnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah sudah menerbitkan surat edaran tanggal 15 Zulhijjah 1442 H atau 25 Juli 2021 lalu.

Dalam surat edaran itu, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan karantina selama 14 hari di negara lain, sebelum terbang ke Arab Saudi. Negara yang harus melakukan prosedur tersebut adalah Indonesia, India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan dan Lebanon.

Karantina 14 hari itu kemudian dihapuskan. Sebagai gantinya, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan izin masuk bagi jemaah penerima dosis lengkap dari vaksin yang memiliki Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO. Antara lain, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan Astrazaneca.

Sedangkan untuk jemaah penerima dosis lengkap vaksin Sinovac atau Sinopharm, diwajibkan untuk mendapatkan suntikan booster atau dosis ketiga. Booster itu harus berasal dari jenis vaksin yang disetujui oleh Arab Saudi.

Syarat lain yang harus dipenuhi jemaah, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. Meliputi :

1. Usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, 18-60 Tahun

2. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI)

3. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19

4. Bukti bebas Covid-19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/swab test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan (antara)

QR Code sertifikat vaksin juga tidak luput jadi syarat untuk beribadah di Baitullah. Namun, hingga sekarang, KJRI mengkonfirmasi jika aplikasi PeduliLindungi milik Indonesia belum bisa dibaca oleh sistem Bandara Arab Saudi.

"Kemenlu akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan yang baru ini," kata Retno.

Dari banyaknya syarat, vaksin booster untuk Sinovac menjadi salah persolaan paling krusial. Retno Marsudi terus melobi Arab Saudi agar kebijakan vaksin ditinjau kembali. Pernyataan itu sudah disampaikannya kepada Menlu Arab Saudi, Faisal bin Farhan, di sela-sela Sidang Bmum PBB September lalu.

Pada 11 Oktober 2021, secara resmi World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan agar suntikan booster vaksin Covid-19 hanya digunakan pada orang dengan gangguan kekebalan. Sejak awal, prioritas penerima booster di Indonesia adalah Tenaga Kesehatan (Nakes).

Jemaah haji asal Indonesia saat menaiki pesawat. (antara)

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, per tanggal 8 Oktober 2021, jumlah vaksin covid-19 yang sudah diterima sebanyak 278,5 juta dosis. Baik dalam bentuk bahan baku (bulk) dan vaksin jadi. Pemerintah meyakini bahwa jumlah ini aman untuk pemerataan seluruh wilayah di Indonesia.

Menanggapi hal ini, dr. Syifa Mustika, Sp.PD-KGEH, Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, mengatakan bahwa stok vaksin yang sudah diterima Indonesia itu hanya untuk pemerataan dosis pertama dan kedua. Tidak termasuk dosis untuk booster perjalanan seperti umrah. Jika pemerintah mengambil jatah ini untuk keperluan yang lain, maka bisa jadi Indonesia akan mengalami kekurangan vaksin lagi.

“Keadaan stok vaksin sekitar 280 juta dosis yang sudah diterima Indonesia, itu tidak termasuk keperluan booster perjalanan seperti umrah. Selesaikan dulu vaksin dosis awal, baru booster perjalanan. Jadi pemerintah harus berhasil melobi Arab Saudi,” kata dr. Syifa kepada Radius, Selasa (12/10/2021).

Jika ditinjau dari ilmu medis, pada dasarnya vaksin memang memiliki rentang waktu efetivitas. Rata-rata, pengaruh vaksin akan menurun 6-8 bulan tergantung jenis vaksin yang diberikan. Sehingga, alasan booster atau dosis penguat disuntikkan, tidak lain untuk terus memberikan perlindungan dari virus Covid-19.

Tetapi, jika alasannya adalah untuk memenuhi syarat perjalanan ke luar negeri seperti umrah. Maka, menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya itu, tidak diperlukan. Apalagi, saat ini pemberian dosis pertama dan kedua di Indonesia belum mencapai 100%.

“Jika alasannya cuma buat memenuhi syarat berpergian, saya rasa tidak perlu. Tapi semua bergantung bagaimana lobi pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Saudi Arabia,” tambahnya.

dr. Syifa Mustika

Data dari WHO, jumlah dosis secara global di seluruh dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan taget 40% dari populasi masing-masing negara pada akhir tahun. Diketahui, saat ini di seluruh dunia, jumlah vaksin yang sudah disuntikkan adalah 3,5 miliar dosis. Diperkirakan 1,5 miliar dosis tersedia secara global setiap bulannya.

Namun, hal ini masih belum merata di beberapa negara. Sehingga, WHO menghimbau agar penggunaan dosis penguat difokuskan kepada yang membutuhkan saja. Bila semua menerimanya, dikhawatirkan akan ada permasalahan pasokan vaksin di negara-negara yang belum memiliki akses yang cukup.

"Memberikan dosis booster itu kepada individu yang telah mendapat manfaat dari respons primer seperti mengenakan dua jaket pelampung pada seseorang dan membiarkan orang lain tanpa jaket pelampung," kata Kate O'Brien, Direktur vaksin WHO, dikutip dari Reuters.

Melalui website resmi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), pihaknya masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan ibadah umrah. Selain itu, mereka masih menunggu keputusan final dari Kementerian Agama RI selaku leading sector untuk menentukan harga referensi umrah.

“Sebagai pembanding, pada saat uji coba umrah pandemi pada November 2020 hingga awal Februari 2021, harga referensi menjadi Rp 26 juta. Harga itu masih logis untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada jemaah,” kata Firman M Nur, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AMPHURI, Sabtu (9/10/2021).

Reporter : azizatul nur imamah

Editor : chusnun hadi