RADIUS

Fri Oct 08 2021 01:51:58 GMT+0000 (UTC)

#General

Iklan Rokok, PAD dan Estetika Kota

Reklame di kawasan cagar budaya justru merusak nilai budaya pada bangunan yang harusnya tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik

Iklan produk tembakau ini terpasang di lokasi wisata. Perlu lebih bijak dalam mengeluarkan izin iklan dan konten iklan. (azi)

Malang-Radius- Pemasangan reklame di Kota Malang masih tumpang tindih. Demikian juga iklan rokok, masih belum bijak dalam penempatannya. Pendapatan yang besar dari pajak reklame harus diikuti dengan tata letak yang baik demi estetika kota yang indah.

Di Kota Malang, memang terlihat marak reklame raksasa di jalan-jalan padat lalu lintas. Bahkan iklan rokok juga dipasang secara masif di berbagai lokasi. Harusnya Pemkot Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kita tilik pasal 26 Peraturan Pemerintah tersebut, pada ayat 1 menuliskan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau. Ayat 2, Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Sedangkan pada Pasal 31 menuliskan bahwa selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;

b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;

c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan

d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).

Adanya regulasi tersebut, sebenarnya untuk membatasi ruang gerak hasil Industri tembakau. Lalu, seberapa besar iklan rokok berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Sebab secara kasat mata, banyak bertebaran iklan produk tembakau. Lihat saja di jembatan Jalan Sulfat, Kota Malang. Sepanjang mata melihat, reklame dengan konten iklan rokok berjajar di kiri dan kanan jembatan. Iklan sejenis juga mudah ditemui di tempat lain.

Reklame luar ruang yang terpasang di jembatan Jalan Sulfat. (azi)

Dwi Cahyo Teguh Yuwono, S.Sos., M.M., Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, mengungkapkan kepada Radius bahwa pendapatan dari pajak reklame menduduki urutan ke-6 dari sembilan pendapatan pajak di Kota Malang.

“Bulan Januari-September 2021, pendapatan dari pajak reklame yang diterima Bapenda sebesar Rp19.2 miliar. Peringkat ke-6 dari 9 jenis pendapatan pajak yang berkonstribusi,” kata Cahyo, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/10/2021).

Berdasarkan data secara rinci, sepanjang tahun 2020 dari Bulan Januari sampai dengan Desember, realisasi pendapatan dari sektor reklame sebesar Rp19.47 miliar. Sedangkan pada tahun 2021, hingga Bulan September, Bapenda menerima Rp19.22 miliar. Bisa jadi hingga akhir tahun 2021 ini, pendapatan pajak dari sektor reklame meningkat dibanding tahun 2020, karena masih ada waktu 3 bulan hingga akhir Desember 2021.

Ketika ditanya pengaruh iklan rokok pada pendapatan reklame, Cahyo tidak bisa memastikan. Sebab pendapatan pajak reklame tercatat secara umum, bukan tiap konten reklame. "Total PAD dari pajak reklame, hanya menyumbang sekitar 9,5% dari Pendapatan Kota Malang," paparnya.

Apalagi, lanjutnya, iklan produk tembakau memiliki ruang terbatas, atau tidak diizinkan di sembarang tempat. Sehingga, proporsinya pun tidak mencapai 100%. “Kami juga terus melakukan operasi pada iklan atau reklame yang dipasang secara illegal atau tak berizin. Bapenda akan menurunkan iklan tersebut, agar tidak mengalami kerugian PAD,” tambah Cahyo.

Dr.Ir. Ibnu Sasongko, M.T

Sementara itu, Dr. Ir. Ibnu Sasongko, M.T., Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, menilai bahwa pemasangan iklan dan reklame out door di Kota Malang masih memprihatinkan dari sudut pandang estetika kota. Tetapi khusus iklan produk tembakau, dilihat dari sisi bentuk dan kontennya, justru memiliki tingkat estitika yang lebih baik. Terlepas dari isi produknya.

“Iklan rokok dilihat dari sudut estetika, mereka tidak salah. Tapi, berbeda jika kita melihat dari prespektif lain,” kata Ibnu Sasongko kepada Radius, Rabu (6/10/2021).

Dilihat dari keindahan seni, iklan rokok memenuhi prinsip dasar desain, yaitu kontras. Syarat inilah yang harus dipenuhi untuk menarik mata masyarakat yang melihatnya. Selain itu, di beberapa tempat di Kota Malang, seperti di Jl. Soekarno-Hatta, Jl. Sulfat Agung, dan lainnya, beberapa perusahaan produk tembakau lebih memilih konsep reklame yang berirama statis.

Menurut Ibnu, penataan reklame berirama statis adalah konsep mengulang pola secara harmonis. Dalam irama statis, pola yang diulang adalah bentuk atau gambar yang sama, sehingga psikologi ingatan penonton iklan akan dimainkan. Secara tidak langsung, mereka akan mengingat iklan itu lebih lama.

Hal itulah yang membuat iklan rokok tidak merusak desain sebuah kota, jika dilihat dari sudut pandang komposisi warna dan garis. Pasalnya, iklan rokok cenderung memakai warna mewah yang tidak mencolok mata. “Reklame itu adalah media luar ruangan yang digunakan menyampaikan pesan. Nah, bagaimana caranya agar iklan ini eye catching ya harus ada prinsipnya,” kata dia.

Kalau dilihat dari sisi lain, konten iklan rokok dinilai masih ambigu alias bermakna ganda. Pertama, peringatan yang mereka cantumkan bisa diindikasikan sebagai informasi tentang bahaya bagi perokok. Kedua, brand atau merk yang dicantumkan justru bisa bermakna mengajak masyarakat untuk menggunakan produk tembakau ini.

Dikutip dari laman resmi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, riset yang mereka lakukan pada tahun 2018 menunjukan terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%. Penambahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh dari iklan.

Ancaman meningkatnya perokok inilah yang dikhawatirkan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengeluarkan aturan resmi melarang promosi produk tembakau di luar ruangan untuk mencegah perokok pemula.

Beda daerah, bisa beda aturan. Saking loyalnya Pemerintah Kota Malang, reklame rokok di Toko Avia Kayutangan masih tetap mejeng hingga kini. Padahal, sudah setahun lebih protes dilayangkan, tapi tak kunjung ada jawaban.

Padahal, di situ masuk dalam kawasan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya masuk dalam kawasan tanpa rokok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018. Artinya, area itu sudah jelas tidak boleh melakukan kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Menanggapi hal tersebut, Ibnu Sasongko tidak membenarkan iklan di Kayutangan itu. Reklame itu justru merusak nilai budaya pada bangunan yang harusnya tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Apalagi yang dipromosikan adalah produk yang memiliki banyak pro dan kontra.

“Kesatuan antara reklame dengan lingkungan menjadi salah satu prinsip yang harus ditekankan. Sehingga, keberadaannya dan desain yang digunakan bisa menyatu tanpa merusak estetika lingkungan yang disebut sebagai kawasan warisan budaya,” pungkasnya kepada Radius.

Reporter : azizatul nur imamah

Editor : chusnun hadi