RADIUS

Tue Oct 05 2021 07:03:57 GMT+0000 (UTC)

#Health

Sulitnya Menghirup Udara Bersih

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah, seharusnya bisa mempermudah jalan warganya untuk mendapatkan udara bersih

Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu pemicu polusi udara. pemicu

Malang-Radius – Menghirup udara bersih yang menjadi hak warga negara, tidaklah mudah. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan vonis bersalah kepada pemerintah karena dianggap lalai dalam menangani pencemaran udara, masih belum berakhir. Sebab pemerintah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021 lalu, tidak dapat diterima oleh pemerintah. Vonis itu dijatuhkan pada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur DKI Jakarta, akibat lalai dalam menangani pencemaran udara.Tetapi pada 30 September 2021, Presiden dan tiga Kementrian tergugat mengajukan banding.

Bondan Andriyanu

Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, kepada Radius mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan langkah pemerintah mengajukan banding atas putusan pengadilan. Padahal dengan keputusan tersebut seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit menangani pencemaran udara. “Digugat saja, seharusnya pemerintah introspeksi,” kata Bondan, Senin (4/10/2021).

Proses gugatan, persidangan, hingga keputusan telah melalui jalan yang panjang. Setidaknya ada 32 penggugat yang terdiri dari beberapa organisasi, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Mereka mengajukan tuntutan sejak 4 Juli 2019 lalu. Selama dua tahun lebih kasus ini bergulir dengan delapan kali penundaan keputusan.

Gugatan tersebut berisi permintaan kepada Presiden untuk menaikkan standar baku mutu udara di Indonesia. Tiga Kementrian lainnya, yakni KLHK, Kemenkes, dan Kemendagri diminta menyelia tiga gubernur (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) dalam mengendalikan pencemaran udara. Adapun gugatan yang ditolak Hakim adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan permintaan menghukum Gubernur Banten dan Jawa Barat.

Bondan Andriyanu menambahkan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah, seharusnya bisa mempermudah jalan warganya untuk mendapatkan udara bersih. Tetapi dengan langkah banding yang diambil, seakan tidak mengakui bahwa ada pulusi udara di sekitar kita, khususnya di Jakarta. Pihaknya mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta yang menerima keputusan tersebut, sekaligus mengambil langkah konkrit mengatasi pencemaran udara di Jakarta.

Pemerintah Pusat mengajukan banding, karena mereka menganggap bahwa pihaknya sudah melakukan apa yang diputuskan oleh hakim terkait dengan regulasi. Banyak opini muncul seperti timbulnya pertanyaan apakah pemerintah tidak mampu atau tidak mau.

Selama persidangan berlangsung, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020, tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Regulasi yang lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini adalah revisi dari Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Ketentuan yang diubah dalam regulasi baru tersebut adalah baku mutu PM 2,5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 menentukan batas aman PM 2,5 adalah 65µg/m kubik dalam waktu 24 jam, diubah menjadi 55µg/m kubik. Sedangkan untuk waktu setahun, tidak ada perubahan, ambang batas PM2,5 tetap 15µg/m kubik.

Meskipun sudah diubah, tetapi angka ini pun masih jauh dari target aman kualitas udara yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Selama pembaruan regulasi di Indonesia, WHO juga memperbarui dan memperketat aturan terhadap parameter pencemaran udara.

Menurut WHO, Air Quality Guidelines Tahun 2020, untuk batas baku PM 2,5 adalah 15µg/m kubik dalam waktu 24 jam. Jika dibandingkan dengan batas baku Indonesia, Bondan menilai Pemerintah masih tidak cukup untuk melindungi manusia, lingkungan, dan kelompok sensitif.

“Memang benar aturannya direvisi jadi lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan target WHO, Indonesia masih jauh tertinggal dalam melindungi kelompok sensitif,” kata alumnus jurusan Geografi, Universitas Indonesia itu.

Rendahnya kualitas udara di Jakarta seharusnya bisa menjadi cambuk bagi pemerintah untuk terus menunjukkan keseriusan dalam penanganan pencemaran udara. Bukan hanya sebagai masalah Pemerintah DKI Jakarta saja, tapi Pemerintah Pusat juga harus turut andil mengambil langkah terbaik.

Selain masalah regulasi, data in real time kualitas udara yang tepat juga menjadi pertanyaan. Dikutip dari getradius.id, pada berita “Pemerintah Lalai Menyediakan Udara Sehat Bagi Warga”, terdapat temuan yang berbeda antara data milik KLHK dengan IQAir+.

Attilio Polli, Master in Physics University of Milan, mengatakan bahwa negara-negara di dunia saat ini sudah mengacu pada United States Environmental Protection Agency (US EPA), dimana perhitungan standar parameter polutan seperti PM2.5 dan PM10 menggunakan alat Beta Ray Attenuation. Metode ini lebih kompleks dengan hasil yang lebih akurat. Sedangkan Indonesia masih menganut Light Scattering, alat yang sudah jadul.

Dwi Sawung

Sementara itu, Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Nasional, mengungkapkan kekecewaannya terhadap banding pemerintah pusat. Padahal keputusan hakim bukan perkara siapa yang menang atau kalah. “Ini bukan hanya kemenangan penggungat, tapi kemenangan untuk kebaikan bersama,” kata Sawung kepada Radius, Senin (4/10/2021).

Pengajuan banding ini juga berdampak pada molornya penerapan kebijakan yang seharusnya bisa segera dilakukan. Sesuai dengan permintaan hakim, Presiden harusnya sudah mampu memperketat standar baku polusi udara. Terlepas diterima atau tidaknya banding tersebut, Pemerintah Pusat seharusnya memberikan hak warga mendapatkan udara bersih.

Menurutnya, para pecinta lingkungan sebenarnya hanya ingin memperjuangkan keadilan untuk merasa aman dan nyaman. Para aktivis lingkungan menyambut positif keputusan Gubernur DKI Jakarta yang tidak mengajukan banding dan menerima vonis hakim. Artinya, Pemerintah Jakarta benar-benar serius dalam menuntaskan persoalan pencemaran udara di Ibu Kota.

Mobile Air Quality Monitoring Systemsiap diluncurkan.

Sementara itu, pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas udara termasuk di Indonesia. Salah satunya dengan kerjasama Perusahaan asal Singapura APAQ Group dengan PT Enygma Solusi Negeri untuk menemukan solusi yang tepat dalam penanganan polusi udara.

Di Indonesia APAQ Group bermitra dengan PT Enygma Solusi Negeri untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas udara dengan menyediakan instrumen dan pengetahuan mutakhir untuk meningkatkan kualitas udara yang lebih baik.

Dalam waktu dekat, PT Enygma Solusi Negeri akan meluncurkan MobiAir atau Mobile Air Quality Monitoring System, yakni alat pemantau kualitas udara yang telah terpasang di mobil khusus, dan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. MobiAir akan memantau kualitas udara dari titik-titik tertentu, untuk mendapatkan data apakah di satu wilayah tertentu itu memiiki kualitas udara terbaik.

Reporter : Azizatul Nur Imamah

Editor : chusnun hadi