RADIUS

Tue Oct 12 2021 02:02:47 GMT+0000 (UTC)

#Politik dan Hukum

Kasus Korupsi dan Pelemahan KPK

MCW : Jika ingin memberantas korupsi dengan tuntas, harus melalui tiga mekanisme, yakni pencegahan, penanggulangan dan memberikan efek jera

Meskipun KPK banyak menangkap dan memenjarakan terdakwa korupsi, tetapi kasus korupsi di Indonesia masih sulit diberantas. KPK saat menunjukkan barang bukti uang tunai dari tersangka korupsi. (tune)

Malang-Radius – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pilar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi sayang, lembaga anti rasuah yang berdiri tahun 2003 tersebut dinilai lambat laun dilemahkan, baik dari luar maupun dari dalam lembaga itu sendiri.

Selama 18 tahun bekerja, KPK sebenarnya telah menorehkan prestasi membanggakan, karena berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Dalam durasi 2016 hingga 2019 tercatat sekitar 539 tindak pidana korupsi, mulai dari pengadaan barang/jasa, perizinan, penyuapan, pungutan, penyalahgunaan anggaran hingga pencucian uang.

Melalui laman resminya, hingga akhir November 2020 KPK telah menangani 1.075 jenis perkara. Terbanyak adalah kasus penyuapan dengan 708 perkara. Lonjakan kasus korupsi terjadi pada rentang tahun 2017 hingga 2019, berbarengan dengan Pilkada serentak pada saat itu. Kepala Daerah dan calon kepala daerah banyak tersangkut kasus suap dan korupsi.


KPK juga telah menangkap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan anggota DPR RI Hasan Aminuddin. (tribuntimur)

Dana bantuan sosial selama pandemi pun tak luput dari tindak pidana korupsi. KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.KPK menengarai total uang pelicin yang diterima Juliari sekira Rp17 miliar. Sungguh Ironis.

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Malang Corruption Watch (MCW) merilis ada 14 Kepala Daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu 2017 - 2021 tersandung kasus korupsi. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kepala daerah terbanyak yang ditangkap KPK.

Para Kepala Daerah di Jatim yang diciduk KPK adalah Bambang Irianto (Walikota Madiun), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Eddy Rumpoko (Walikota Batu), Mas’ud Yunus (Walikota Mojokerto), Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang), dan Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto).

Juga Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Mochamad Anton (Walikota Malang), Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Muhammad Samanhudi Anwar (Walikota Blitar), Setiyono (Walikota Pasuruan), Rendra Kresna (Bupati Malang), dan Saiful Illah (Bupati Sidoarjo).

Ketua KPK, Firli Bahuri. (jawapos)

Salah satu kasus terbaru di Jatim adalah penangkapan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan anggota DPR RI Hasan Aminuddin, yang juga suami Puput Tantriana dan mantan Bupati Probolinggo, oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Kepala Desa.

Data KPK, seperti yang diungkapkan Ketua Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sebanyak 22 gubernur sudah diamankan KPK atas dugaan kasus korupsi. “Padahal provinsi kita hanya 34,” ucap Firli dalam keterangannya pada 7 Oktober 2021 lalu.

Sedangkan bupati dan walikota sebanyak 122 orang yang dijerat KPK dari 542 pemerintahan kota/kabupaten. Firli berharap para penyelenggara negara agar menanamkan nilai integritas dalam dirinya masing-masing.

Menanggapi hal ini, Raymond Tobing, Kepala Unit Monitoring dan Investigasi Malang Corruption Watch (MCW) mengatakan bahwa, jika ingin memberantas korupsi dengan tuntas, harus melalui tiga mekanisme yakni pencegahan, penanggulangan dan memberikan efek jera. “Efek jera tidak melulu soal pidana,” kata Raymond kepada Radius.

Menurutnya, langkah tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi adalah dengan pemiskinan. “Pejabat diambil seluruh harta kekayaannya, itu jauh lebih memberikan efek jera daripada pidana lain,” tandasnya.

Menurutnya, meski kepala daerah sudah tertangkap, masih bisa memicu korupsi yang terjadi di daerahnya. Sebab tren politik dinasti terjadi di Indonesia, terutama di Jatim.

Raymond Tobing (sin)

Menurut Raymond, politik dinasti kerap kali terjadi lantaran penguasa gelanggang politik merupakan kaum oligarki dan akses terhadap politik hanya berkutat di lingkup oligarki saja. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama menjadi politisi. Mereka melakukan berbagai cara agar bisa maju menduduki kursi panas pejabat. “Ini merupakan masalah pencalonan kandidat yang di awal pemilihan umum sudah memiliki hutang politik,” tandasnya.

Wajar saja jika dari tahun ke tahun selalu terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat. Di mana akar kasusnya bersumber dari hutang politik. “Karena dari dulu sistem demokrasi kita sudah tidak sehat,” tuturnya.

Pada tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum UU ini ditetapkan, banyak elemen masyarakat yang menolak, karena berpotensi melemahkan KPK.

Apakah benar ada pelemahan KPK? Raymond menyebut hingga saat ini agenda reformasi belum sepenuhnya tuntas. “Saat ini yang terjadi tidak hanya korupsi politik saja, korupsi kebijakan pun juga telah terjadi di Indonesia,” paparnya.

Kalau memang KPK benar-benar akan dilemahkan, kontrol publik merupakan salah satu solusi untuk menghadapi hal ini. Masyarakat sebagai kekuatan sipil jangan sampai mengalami degradasi. “Ini semua hanya masalah waktu,” tambahnya.

Reporter : shintya jualiana putri

Editor : chusnun hadi