RADIUS

Fri Oct 15 2021 06:32:17 GMT+0000 (UTC)

#Politik dan Hukum

CV Line Somasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Diduga melawan hukum dalam pelaksanaan Tender Cepat Pekerjaan Pengadaan TV Smart Board dan TV Wall Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disomasi oleh CV Line atas pengadaan barang dan jasa. (ist)

Yogyakarta-Radius – CV Line akhirnya melayangkan somasi pada Kelompok Kerja Pemilihan 54 Putaran VIII Tender Cepat Pekerjaan Pengadaan TV Smart Board dan TV Wall Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Sebab pihak Pokja pengadaan barang dan jasa dinilai melawan hukum dan melanggar peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Somasi tersebut dilayangkan oleh CV Line melalui kuasa hukumnya, Yoyok Sismoyo, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Yoyok Sismoyo & Partners. Berkas somasi telah dikirimkan melalui paket khusus pada 11 Oktober 2021 lalu.

“Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak Somasi ini Saudara terima, Saudara belum menyampaikan jawaban. Membuktikan Saudara tidak ada itikat baik dan Saudara melanggar peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Kami memastikan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana,” kata Yoyok Sismoyo dalam surat somasinya.

Kasus ini terjadi, diawali saat Pembukaan penawaran pengadaan TV Smart Board dan TV Wall Nomor : 06/Barang/TV/Pokja Pemilihan 54/VIII/2021, dengan kode tender 4956021. Dengannilai total HPS Rp1.965.573.060. Metode Pemilihan adalah Tender Cepat dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

Hingga penutupan tender, terdapat 43 peserta yang mendaftar, dan 21 peserta yang memasukkan dokumen. Dari hasil penilaian, akhirnya CV Line yang memenangkan tender dengan nilai penawaran terendah, sebesar Rp1.334.982.000. Hal ini juga telah ditetapkan melalui berita acara tertanggal 22 September 2021.

Menurut Yoyok Sismoyo, sampai dengan tahap berita acara, semuanya berjalan lancar. Tetapi anehnya, tiba-tiba pihak Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengirimkan undangan pada CV Line melalui surat bernomor 005/818 tertanggal 30 September 2021, dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Yoyakarta, Basuki Hari Saksono, SH.

Isi surat tersebut adalah mengundang CV Line untuk melakukan reviu pekerjaan pengadaan TV wall dan TV smart board DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, pada 1 Oktober 2021, atau hanya berselang sehari dari surat undangan yang dikirimkan.

Setelah menerima surat di atas, CV Line menjawab surat tersebut pada tanggal yang sama. Intinya, berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP no. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyedia, tidak terdapat tahapan reviu pekerjaan. “Seharusnya tahapan reviu pekerjaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak,” tambahnya.

Surat jawaban atas surat undangan itu, telah menyiratkan bahwa CV Line tidak akan menghadiri undangan tersebut, karena memang tidak ada aturannya.


Gedung DPRD Kota Yogyakarta. (medcom)

Pada 1 Oktober 2021, Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta kembali mengirim surat pemberitahuan ke CV Line. Pada intinya, CV Line selaku calon penyedia atau pemenang pemilihan dalam tender cepat ini dianggap mengundurkan diri.

Alasannya, CV Line dinilai tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi undangan rapat reviu hasil pemilihan tender cepat pekerjaan TV wall dan TV smart board. Dan yang menyakitkan, CV Line dinilai tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan.

Isi Somasi

Sementara itu, somasi yang telah dilayangkan adalah terkait pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam Notulen Sidang/Rapat Reviu Hasil Pemilihan Tender Cepat Pekerjaan TV Wall dan TV Smart Board pada tanggal 1 Oktober 2021.

Pertama, calon penyedia tidak beritikad baik untuk memenuhi undangan formal tersebut, dinilai sebagai pertimbangan dan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak ada dasar hukum peraturannya.

Di dalam Dokumen Pemilihan Tender Cepat Ulang Nomor : 02.U/Barang/TV/Pokja Pemilihan 54/VIII/2021 Tanggal 15 September 2021 (selanjutnya disebut Dokumen Pemilihan) yang disusun dan ditetapkan, tidak dikenal adanya prosedur PPK sebelum menerbitkan SPPBJ mengundang calon penyedia pemenang pemilihan.

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perlem) pada Lampiran I, juga tidak dikenal adanya prosedur PPK sebelum menerbitkan SPPBJ mengundang calon penyedia pemenang pemilihan.

Kedua, agenda rapat reviu tersebut perlu dilakukan untuk pencermatan bersama terkait spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan oleh PPK dalam pelaksanaan tender cepat, adalah pertimbangan dan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada dasar hukum peraturannya.

Reviu Hasil Pemilihan Penyedia, berdasarkan Perlem dan Dokumen Pemilihan dilakukan oleh PPK hanya untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, dan pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Kemampuan Penyedia melaksanakan Kontrak dapat dilihat dari Data Kualifikasi yang di dalamnya mencantumkan Pengalaman Pekerjaan. Data Kualifikasi CV. LINE telah diverifikasi sebelum tanggal 22 September 2021 melalui media zoom dan tidak ada permasalahan. Di samping itu Pengalaman Pekerjaan CV LINE sudah sangat memadai.

“Karena itu, pertimbangan dan pendapat sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Reviu Hasil Pemilihan Tender Cepat tanggal 1 Oktober 2021 hanya didasarkan pada asumsi, tidak didasarkan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku saat ini, sehingga mengakibatkan kerugian bagi CV. LINE,” tandasnya.

Pengadaan TV Wall yang berujung pada somasi.

Dalam surat somasi tersebut, pihaknya mengajak untuk mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah menggariskan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocaran keuangan negara. Termasuk keuangan Kota Yogyakarta.

Dalam surat somasi tersebut, juga dibuat tembusan pada

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta;

2. Ketua LKPP di Jakarta ;

3. Walikota Kota Yogyakarta;

4. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;

5. PPK Pekerjaan Pengadaan TV Wall dan TV Smart Board;

6. Tim Pembantu PPK Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Sementara itu, konsultan ahli pengadaan barang dan jasa, Khalid Mustafa, menegaskan bahwa Pokja PBJ harus selalu mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagai turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebab kalau keluar dari jalur ini, berpotensi melanggar aturan dalam PBJ.

Ia menambahkan, dalam peraturan perundangan di atas sudah mengatur bahwa pemenang tender cepat patokannya adalah harga penawaran peserta yang paling rendah. “Jika Pokja masih melakukan penilaian dan perbandingan spesifikasi barang yang ditawarkan peserta, seharusnya jangan menggunakan metode tender cepat, tapi gunakan metode tender,” kata Khalid Mustafa.

Ia menambahkan, Pokja dalam tender cepat tersebut pasti merupakan orang-orang yang kredibel, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Metode pun pasti sudah dikuasai karena mereka bersertifikat. “Masalahnya, apakah mereka melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.

Ia merasa prihatin dengan kondisi ini, padahal ia bercita-cita terus membangun masalah pengadaan barang/jasa di Indonesia ini bisa semakin baik. Karena itu, Khalid Mustafa memberikan pesan, bahwa tender cepat bukanlah cepat-cepatan tender.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta masih belum memberikan jawaban atas somasi tersebut.

Writer/editor : chusnun hadi