RADIUS

Tue Oct 12 2021 02:51:00 GMT+0000 (UTC)

#General

Jalan Panjang Menentukan HUT Jatim

Perdebatan dilakukan. Para sejarawan memberi masukan. Anggota DPRD Provinsi Jatim pun harus mencari data, dokumen, dan arsip hingga ke Negeri Belanda

Provinsi Jawa TImur pada 12 Oktober 2021 merayakan HUT ke 76. Kantor Gubernur Jatim di Jl. Pahlawan Surabaya tempo doeloe. (arsip)

Malang-Radius – Provinsi Jawa Timur merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 76 pada 12 Oktober 2021 ini. Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Untuk pertama kali dirayakan pada pada HUT ke-63 tahun 2008 lalu.

Untuk menentukan HUT Jatim, diperlukan proses panjang. Perdebatan demi perdebatan dilakukan. Para sejarawan juga diundang untuk memberikan masukan. Tidak hanya itu, anggota DPRD Provinsi Jatim pun harus mencari data, dokumen, dan arsip hingga ke Negeri Belanda.

Awalnya, banyak argumen dasar yang diajukan para sejarawan saat itu. Ada yang mengusulkan tonggak Jatim berdasarkan Prasasti Dinoyo. Ada juga usulan saat terbentuknya Bang Wetan di masa Kerajaan Mataram Islam. Atau saat ditetapkannya Provinsi Jawa Timur oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi akhirnya pilihan jatuh pada dilantiknya Gubernur Jatim yang pertama, Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo, pada 12 Oktober 1945.

Berdasarkan kalimat dalam Prasasti Dinoyo, sebelumnya juga diusulkan sebagai lahirnya Jawa TImur. Tetapi tidak ditemukan tanggal dan bulannya. (arsip)

Dirilis dari Buku Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menuliskan bahwa berdasarkan sumber-sumber peninggalan sejarah dalam bentuk prasasti dan batu tulis, terdapat Prasasti Donoyo bahwa sejak abad VIII, tepatnya tahun 760, di Jawa Timur telah muncul suatu satuan pemerintahan, Kerajaan Kanjuruhan di Malang, dengan status yang sampai kini masih diperdebatkan.

isi Prasasti Dinoyo ditafsirkan para ahli sejarah sebagai berikut:

1. Di Malang pernah berdiri Kerajaan Kanjuruan

2. Kerajaan Kanjuruan dipimpin oleh raja bijaksana bernama Dewasimha. Ia memiliki putra bernama Liswa yang kelak saat naik takhta menjadi raja bergelar Gajayana.

3. Gajayana sangat memuliakan Resi Agastya

4. Gajayana memiliki seorang putri bernama Uttejana, yang kelak menikah dengan klan dari kerajaan di kawasan Barat

Pada abad X, Jawa Timur merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatklan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Medang (937 - 1017), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292) dan Majapahit (1293 -1527).

Dalam hal ini, Mpu Sendok (927-947) adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hirarkis terdiri dari Pemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah) dan Wanua (Desa). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIII di Zaman Singasari.

Pada abad XIII terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (Provinsi). Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat, menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa).

Gedung Negara Grahadi, biasanya dijadikan tempat untuk menerima tamu negara. (dok)

Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama).

Anehnya struktur kenegaraan Majapahit (1294-1527) justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582 -1755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi luar), Kabupaten dan Desa. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).

Selanjutnya setelah huru-hara Cina di Kartasura (1743), seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni. Sedangkan daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan-Mancanagara Kulon).

Dengan berakhirnya Perang Dipanegara (1830), seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830-1928, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para Bupati yang berada di wilayah kekuasaanya.

Pemerintah Hindia Belanda yang sejak awal abad XX menerapkan politik imperialisme modern melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java) pada tahun 1929. Struktur pemerintahannya, terdiri atas wilayah dan birokrasi yang tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah Provinsi dan penentuan para gubernurnya. Untuk Pertama kalinya, R.M.T. Soeryo yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk menjadi Gubernur Jawa Timur yang pertama. R.M.T Soeryo dilantik tanggal 5 September 1945.

Meski sudah dilantik, hingga 11 Oktober 1945 R.M.T Soeryo belum serta merta menjalankan tugas sebagai gubernur, karena harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro. Dan baru pada 12 Oktober 1945, R.M.T Soeryo boyong ke Surabaya, untuk menjalankan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Atas dasar pertimbangan itulah, akhirnya 12 Oktober menjadi Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.


Writer/editor : chusnun hadi