illustrasi Oligarki, Kontrol Wacana, Media, Demokrasi

illustrasi Oligarki, Kontrol Wacana, Media, Demokrasi

getradius.id - Di tengah gegap gempita demokrasi modern pemilu rutin, media digital menjamur, dan kebebasan berpendapat yang tampak terbuka ada ironi yang kian terasa: suara publik justru semakin kehilangan daya. Demokrasi memang masih berdiri secara prosedural, tetapi substansinya pelan-pelan dikooptasi oleh kekuatan yang bekerja senyap namun efektif: oligarki.

Oligarki hari ini tidak datang dengan senjata atau kudeta. Ia hadir melalui kepemilikan modal, jaringan kekuasaan, dan kontrol wacana. Kekuasaan tidak lagi direbut, melainkan dibeli. Dalam sistem semacam ini, rakyat tetap diberi ruang bicara, tetapi tidak ruang menentukan arah.

Media sebagai Mesin Legitimasi Kekuasaan

Media, yang seharusnya menjadi penyangga utama demokrasi, kerap justru berubah menjadi mesin legitimasi oligarki. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi membuat independensi redaksi berada dalam posisi rentan. Kritik terhadap kekuasaan sering kali dibatasi, dipelintir, atau dikaburkan melalui framing yang “aman” bagi kepentingan pemilik modal.

Isu-isu struktural seperti konflik agraria, ketimpangan ekonomi, atau kebijakan yang merugikan publik jarang dibahas secara mendalam. Sebaliknya, ruang publik dijejali sensasi, konflik personal, dan drama politik dangkal. Bukan karena isu besar tidak penting, tetapi karena terlalu berbahaya bagi kepentingan tertentu.

Adil Amrullah akrab disapa Cak Dil dari Sekolah Negarawan menyebut kondisi ini sebagai gejala pembajakan demokrasi melalui wacana.

“Media hari ini tidak sepenuhnya dibungkam, tapi diarahkan. Kritik boleh ada, asal tidak menyentuh kepentingan inti oligarki. Ini bentuk sensor paling halus, karena bekerja tanpa larangan formal,” ujarnya.

Menurut Cak Dil, oligarki memahami bahwa menguasai narasi jauh lebih efektif daripada menekan secara terbuka. Publik dibuat merasa bebas, padahal sebenarnya sedang digiring. Ketika media kehilangan fungsi kritisnya, demokrasi kehilangan cermin untuk bercermin secara jujur.

Buzzer, Hukum, dan Sunyinya Suara Publik

Ketika media arus utama tidak lagi cukup, oligarki memanfaatkan alat lain: buzzer politik dan instrumen hukum. Media sosial yang semula diharapkan menjadi ruang alternatif justru berubah menjadi ladang manipulasi opini. Kritik dibalas dengan serangan personal, stigma, dan pembingkaian negatif. Publik yang vokal dilelahkan, bukan dipatahkan.

Dalam banyak kasus, hukum pun digunakan sebagai alat disiplin. Pasal-pasal karet, laporan pencemaran nama baik, hingga kriminalisasi kritik menjadi senjata ampuh untuk menciptakan efek jera. Tidak semua orang dipenjara, tetapi cukup beberapa kasus untuk menumbuhkan ketakutan kolektif.

“Negara dalam situasi ini sering hanya menjadi operator,” kata Cak Dil.

Yang menentukan arah bukan konstitusi atau kepentingan rakyat, tapi kepentingan akumulasi kekayaan. Hukum dipakai bukan untuk keadilan, melainkan untuk ketertiban versi penguasa.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembungkaman ini kerap mendapat pembenaran sosial. Kritik dianggap mengganggu stabilitas, protes dicap anti-pembangunan, dan keberanian bersuara dinilai sebagai sikap tidak tahu diri. Di titik ini, oligarki tidak lagi bekerja sendirian ia dibantu oleh publik yang lelah berpikir dan memilih diam.

Tirani oligarki pada akhirnya bukan hanya soal ketimpangan ekonomi, tetapi tentang matinya keberanian moral. Demokrasi dipertahankan sebagai ritual, bukan sebagai alat koreksi kekuasaan. Rakyat tetap memilih, tetapi tidak menentukan. Tetap bersuara, tetapi tidak didengar.

Selama media, modal, dan hukum terus berada dalam satu lingkaran kekuasaan, maka kebebasan publik hanya akan menjadi dekorasi indah dilihat, rapuh disentuh.